LBH Ansor KBB Gelar Diskusi Publik Terkait Pilkades Serentak

LBH Ansor KBB Gelar Diskusi Publik Terkait Pilkades Serentak

PADALARANG – Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bandung Barat menggelar diskusi publik dengan tema “Demokratisasi Desa, Demi Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa Yang Jujur dan Adil yang dilaksanakan di Aula PCNU Kab. Bandung Barat pada hari Jum’at (27/02/2019).

Diskusi Publik ini dihadiri lebih dari 50 orang dari beberapa unsur masyarakat.

Hadir sebagai pemateri Ketua KPU Bandung Barat, Adie Saputro dan ketua Bawaslu Bandung Barat, Cecep Rahmat Nugraha.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Bandung Barat Cecep Nedi Sugilar mengapresiasi Kegiatan Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh LBH Ansor Bandung Barat. Menurutnya, LBH Ansor Bandung Barat bukan hanya sebagai lembaga yang mendampingi kasus-kasus hukum masyarakat kecil, namun juga memperhatikan peraturan dan pelaksanaan yang ada di daerah. Terlebih KBB tahun ini melaksanakan Pilkades Serentak, yang juga butuh perhatian Bersama.

 “Apresiasi untuk LBH Ansor Bandung Barat, yang berinisiatif melaksanakan Kegiatan Diskusi Publik. Dirasa sangat penting mengadakan diskursus terkait dengan Pilkades, mengingat pilkades adalah proses demokrasi ditingkat kecil tapi memiliki tingkat konflik yang besar. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa membantu suksesnya Pilkada serantak di Bandung barat,” tuturnya.

Hal demikian diperkuat oleh Ketua LBH Ansor Kab. Bandung Barat, MT Zultaqwa. Ia menuturkan bahwa Diskusi Publik ini merupakan salah satu bentuk Diskursus dan advokasi atas kepentingan publik yang dituangkan secara yuridis agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga perlu dipahami bersama bahwa upaya pelaksanaan atas Perbup Pilkades Serentak menjadi Perhatian bersama. Artinya, secara kontekstual masyarakat harus menjadi subjek. Sehingga mekanisme kontrol atas implementasi Perpub tersebut sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat.

“Perbup 35/2019 Tentang Juklak Pilkades ini perlu kita kawal sebagai bentuk Perhatian, transparansi hukum, dan jaminan keadilan hukum, bahwa Pilkades serentak harus terbebas dari intervensi dan kecurangan. Sehingga ke depan diharapkan lahir kepala desa yang memiliki kapasitas untuk mengelola desa,” Tutur MT Zultaqwa.

 ”Kami LBH Ansor Bandung Barat telah mengundang resmi Narasumber terkait untuk membicarakan Pilkades Serentak ini, diantaranya DPMD KBB, Bag. Hukum, Panitia Pilkades Tingkat KBB. Namun, semuanya tidak bisa menjadi pembicara, dikarenakan ada jadwal ditempat lain. yang hadir hanya dari KPU dan BAWASLU KBB. Walaupun KPU dan Bawaslu tidak mempunyai keterkaitan dengan Pilkades serentak. tapi, dirasa penting mengingat pengalaman yang sudah dilakukan kedua Lembaga tersebut dalam proses demokrasi yang dilaksanakan di Bandung Barat," tambah MT Zultaqwa.

Namun demikian, Diskusi Publik ini sangat hangat dan menarik perhatian Bahkan hadir pula dari pengurus KNPI Jawa barat, Indra Budi Jaya dan Boby sebagai wakil ketua KNPI Jawa Barat.

Menurut Indra BJ, diskusi publik ini seharusnya diapresiasi oleh Pemerintah Daerah. Karena masih ada Gerakan Pemuda yang memperhatikan dengan serius tentang Desa.

“Kami berdua, datang menghadiri diskusi ini sebetulnya bukan atas nama kelembagaan KNPI Jabar. Namun atas inisiatif pribadi masing-masing. Karena melihat tema diskusi ini terkait dengan Demokrasi desa. Sedikit sekali forum diskusi yang dilakukan oleh OKP terkait dengan desa. Dan ini adalah suatu bukti Pemuda mulai serius mengurusi desa”. Ucap Indra BJ.

Diskusi Publik yang digelar oleh LBH Ansor KBB ini seyogyanya bertujuan untuk mensosialiasikan bahwa Kab. Bandung Barat hari ini akan melaksanakan Pilkades serentak yang diikuti oleh 112 Desa dari 165 Desa yang ada di Kab. Bandung Barat. Selain itu ada beberapa hal yang diangkat dalam diskusi tersebut yakni regulasi serta pola pencegahan kampanye sara dan politik uang.

Comments

Popular posts from this blog

Video Kapolri Jendral Tito Karnavian: Selamat Harlah Ansor ke 84

Diklatsar Banser Parongpong Ciptakan Kader Banser Militan

Pernyataan Sikap Ansor Bandung Barat Terkait Terorisme